( Sejarah ) Revolusi Perancis
Revolusi Perancis adalah masa dalam
sejarah Perancis antara
tahun
1789
dan
1799
di mana para
demokrat
dan pendukung
republikanisme menjatuhkan
monarki
absolut di
Perancis dan memaksa
Gereja Katolik Roma menjalani restrukturisasi
yang radikal.
Meski Perancis kemudian akan berganti sistem antara
republik,
kekaisaran,
dan
monarki
selama 1 bulan setelah
Republik
Pertama Perancis jatuh dalam
kudeta yang
dilakukan oleh
Napoleon Bonaparte, revolusi ini dengan jelas
mengakhiri
ancien régime (
bahasa
Indonesia: Rezim Lama; merujuk kepada kekuasaan dinasti seperti
Valois dan
Bourbon)
dan menjadi lebih penting daripada revolusi-revolusi berikutnya yang terjadi di
Perancis.
Penyebab
Banyak faktor yang menyebabkan revolusi ini. Salah satu di antaranya adalah
karena sikap orde yang lama terlalu kaku dalam menghadapi dunia yang berubah.
Penyebab lainnya adalah karena ambisi yang berkembang dan dipengaruhi oleh ide
Pencerahan
dari kaum
borjuis,
kaum petani, para buruh, dan individu dari semua kelas yang merasa disakiti.
Sementara revolusi berlangsung dan kekuasaan beralih dari monarki ke badan
legislatif,
kepentingan-kepentingan yang berbenturan dari kelompok-kelompok yang semula
bersekutu ini kemudian menjadi sumber konflik dan pertumpahan darah.
Sebab-sebab Revolusi Perancis mencakup hal-hal di bawah ini:
- Kemarahan terhadap absolutisme
kerajaan.
- Kemarahan terhadap sistem
seigneurialisme di kalangan kaum petani, para buruh, dan—sampai
batas tertentu—kaum borjuis.
- Bangkitnya gagasan-gagasan Pencerahan
- Utang
nasional yang tidak terkendali, yang disebabkan dan diperparah oleh sistem
pajak
yang tak seimbang.
- Situasi ekonomi yang buruk,
sebagian disebabkan oleh keterlibatan Perancis dan bantuan terhadap Revolusi Amerika.
- Kelangkaan makanan
di bulan-bulan menjelang revolusi.
- Kemarahan terhadap hak-hak
istimewa kaum bangsawan dan dominasi dalam kehidupan publik oleh kelas
profesional yang ambisius.
- Kebencian terhadap
intoleransi agama.
- Kegagalan Louis XVI untuk
menangani gejala-gejala ini secara efektif.
Aktivitas proto-revolusioner bermula ketika raja Perancis
Louis XVI (memerintah
1774-
1792) menghadapi krisis
dana kerajaan. Keluarga raja Perancis, yang secara keuangan sama dengan negara
Perancis, memiliki utang yang besar. Selama pemerintahan
Louis XV (
1715-
1774) dan Louis XVI
sejumlah menteri, termasuk
Turgot
(Pengawas Keuangan Umum
1774-
1776) dan
Jacques Necker
(Direktur-Jenderal Keuangan
1777-
1781),
mengusulkan sistem perpajakan Perancis yang lebih seragam, namun gagal.
Langkah-langkah itu mendapatkan tantangan terus-menerus dari
parlement (pengadilan
hukum), yang didominasi oleh "Para Bangsawan", yang menganggap diri
mereka sebagai pengawal nasional melawan pemerintahan yang sewenang-wenang, dan
juga dari fraksi-fraksi pengadilan. Akibatnya, kedua menteri itu akhirnya
diberhentikan.
Charles
Alexandre de Calonne, yang menjadi Pengawas Umum Keuangan pada
1783, mengembangkan
strategi pengeluaran yang terbuka sebagai cara untuk meyakinkan calon kreditur
tentang kepercayaan dan stabilitas keuangan Perancis.
Namun, setelah Callone melakukan peninjauan yang mendalam terhadap situasi
keuangan Perancis, menetapkan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan, dan
karenanya ia mengusulkan
pajak tanah yang seragam
sebagai cara untuk memperbaiki keuangan Perancis dalam jangka panjang. Dalam
jangka pendek, dia berharap bahwa dukungan dari Dewan Kaum Terkemuka yang
dipilih raja akan mengemalikan kepercayaan akan keuangan Perancis, dan dapat
memberikan pinjaman hingga pajak tanah mulai memberikan hasilnya dan
memungkinkan pembayaran kembali dari utang tersebut.
Meskipun Callone meyakinkan raja akan pentingnya pembaharuannya, Dewan Kaum
Terkemuka menolak untuk mendukung kebijakannya, dan berkeras bahwa hanya
lembaga yang betul-betul representatif, seyogyanya
Estates-General
(wakil-wakil berbagai golongan) Kerajaan, dapat menyetujui pajak baru. Raja,
yang melihat bahwa Callone akan menjadi masalah baginya, memecatnya dan
menggantikannya dengan
Étienne
Charles de Loménie de Brienne, Uskup Agung Toulouse, yang merupakan
pemimpin oposisi di Dewan. Brienne sekarang mengadopsi pembaruan menyeluruh,
memberikan berbagai hak sipil (termasuk kebebasan beribadah kepada kaum
Protestan), dan menjanjikan pembentukan
Etats-Généraux dalam lima tahun, tetapi
ssementara itu juga mencoba melanjutkan rencana Calonne. Ketika langkah-langkah
ini ditentang di
Parlement Paris (sebagian karena Raja tidak bijaksana),
Brienne mulai menyerang, mencoba membubarkan seluruh "parlement" dan
mengumpulkan pajak baru tanpa peduli terhadap mereka. Ini menyebabkan bangkitnya
perlawanan massal di banyak bagian di Perancis, termasuk "Day of the
Tiles" yang terkenal di
Grenoble. Yang lebih penting lagi, kekacauan di seluruh
Perancis meyakinkan para kreditor jangka-pendek. Keuangan Prancis sangat
tergantung pada mereka untuk mempertahankan kegiatannya sehari-hari untuk
menarik pinjaman mereka, menyebabkan negara hampir bangkrut, dan memaksa Louis
dan Brienne untuk menyerah.
Raja setuju pada
8 Agustus 1788 untuk mengumpulkan
Estates-General
pada Mei
1789
untuk pertama kalinya sejak
1614. Brienne mengundurkan diri pada
25 Agustus
1788, dan Necker kembali
bertanggung jawab atas keuangan nasional. Dia menggunakan posisinya bukan untuk
mengusulkan langkah-langkah pembaruan yang baru, melainkan untuk menyiapkan
pertemuan wakil-wakil nasional.
Sejarah
Etats-Généraux 1789
Pembentukan
Etats-Généraux menyebabkan berkembangnya keprihatinan
pada pihak oposisi bahwa pemerintah akan berusaha seenaknya membentuk sebuah
Dewan sesuai keinginannya. Untuk menghindarinya,
Parlement Paris,
setelah kembali ke kota
dengan kemenangan, mengumumkan bahwa
Etats-Généraux harus dibentuk
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam pertemuan
sebelumnya. Meskipun kelihatannya para politikus tidak memahami
"ketentuan-ketentuan 1614" ketika mereka membuat keputusan ini, hal
ini membangkitkan kehebohan. Estates
1614 terdiri dari jumlah wakil yang sama dari setiap kelompok
dan pemberian suara dilakukan menurut urutan, yaitu
Kelompok Pertama (para
rohaniwan),
Kelompok Kedua (para
bangsawan), dan
Kelompok Ketiga
(lain-lain), masing-masing mendapatkan satu suara.
Segera setelah itu, "Komite Tiga Puluh", sebuah badan yang terdiri
atas penduduk Paris yang liberal, mulai melakukan agitasi melawannya, menuntut
agar Kelompok Ketiga digandakan dan pemungutan suara dilakukan per kepala
(seperti yang telah dilakukan dalam berbagai dewan perwakilan daerah). Necker,
yang berbicara untuk pemerintah, mengakui lebih jauh bahwa Kelompok Ketiga
harus digandakan, tetapi masalah pemungutan suara per kepala harus diserahkan
kepada pertemuan Etats sendiri. Namun kemarahan yang dihasilkan oleh pertikaian
itu tetap mendalam, dan pamflet-pamflet, seperti tulisan
Abbé Sieyès Apakah
Kelompok Ketiga itu? yang berpendapat bahwa ordo-ordo yang memiliki hak-hak
istimewa adalah parasit, dan Kelompok Ketiga adalah bangsa itu sendiri, membuat
kemarahan itu tetap bertahan.
Ketika Etats-Généraux bertemu di
Versailles
pada
5 Mei
1789, pidato-pidato
panjang oleh Necker dan Lamoignon, yang bertugas menyimpan meterai, tidak
banyak membantu untuk memberikan bimbingan kepada para wakil, yang dikembalikan
ke tempat-tempat pertemuan terpisah untuk membuktikan kredensi para
panggotanya. Pertanyaan tentang apakah pemilihan suara akhirnya akan dilakukan
per kepala atau diambil dari setiap orde sekali lagi disingkirkan untuk
sementara waktu, namun Kelompok Ketiga kini menuntut agar pembuktian kredensi
itu sendiri harus dilakukan sebagai kelompok. Namun, perundingan-perundingan
dengan kelompok-kelompok lain untuk mencapai hal ini tidak berhasil, karena
kebanyakan rohaniwan dan kaum bangsawan tetap mendukung pemungutan suara yang
diwakili oleh setiap orde.
Majelis Nasional
Pada tanggal
28 Mei
1789, Romo
Sieyès
memindahkan Estate Ketiga itu, kini bertemu sebagai
Communes (bahasa
Indonesia: "Majelis Perwakilan Rendah"), memulai pembuktian kekuasaannya
sendiri dan mengundang 2 estate lainnya untuk ambil bagian, namun bukan untuk
menunggu mereka. Mereka memulai untuk berbuat demikian, menyelesaikan proses
itu pada tanggal
17 Juni.
Lalu mereka mengusulkan langkah yang jauh lebih radikal, menyatakan diri
sebagai
Majelis
Nasional, majelis yang bukan dari estate namun dari
"rakyat". Mereka mengundang golongan lain untuk bergabung dengan
mereka, namun kemudian nampak jelas bahwa mereka cenderung memimpin urusan luar
negeri dengan atau tanpa mereka.
Louis XVI menutup Salle des États di mana majelis itu bertemu. Majelis itu
memindahkan pertemuan ke lapangan tenis raja, di mana mereka mereka mulai
mengucapkan
Sumpah Lapangan Tenis (
20 Juni
1789), di mana mereka setuju untuk tidak berpisah hingga bisa memberikan sebuah
konstitusi
untuk Perancis. Mayoritas perwakilan dari pendeta segera bergabung dengan
mereka, begitupun 57 anggota bangsawan. Dari tanggal
27 Juni
kumpulan kerajaan telah menyerah pada lahirnya, meski militer mulai tiba dalam
jumlah besar di sekeliling
Paris dan Versailles.
Pesan dukungan untuk majelis itu mengalir dari Paris
dan kota lainnya
di Perancis. Pada tanggal
9 Juli, majelis itu disusun kembali sebagai
Majelis
Konstituante Nasional.
Majelis Konstituante Nasional
Serbuan ke Bastille
Pada tanggal
11 Juli
1789, Raja Louis, yang bertindak di bawah pengaruh bangsawan konservatif dari
dewan kakus umumnya,
begitupun permaisurinya
Marie Antoinette, dan saudaranya
Comte
d'Artois, membuang menteri reformis Necker dan merekonstruksi
kementerian secara keseluruhan. Kebanyakan rakyat Paris, yang mengira inilah mulainya kup
kerajaan, turut ke huru-hara terbuka. Beberapa anggota militer bergabung dengan
khalayak; lainnya tetap netral.
Pada tanggal
14 Juli
1789, setelah pertempuran 4 jam, massa menduduki
penjara
Bastille,
membunuh gubernur, Marquis
Bernard de Launay, dan beberapa
pengawalnya. Walaupun orang Paris
hanya membebaskan 7 tahanan; 4 pemalsu, 2 orang gila, dan seorang penjahat seks
yang berbahaya, Bastille menjadi simbol potensial bagi segala sesuatu yang
dibenci di masa
ancien régime. Kembali
ke
Hôtel de Ville (balai
kota), massa mendakwa
prévôt des marchands
(seperti walikota)
Jacques de Flesselles atas
pengkhianatan; pembunuhan terhadapnya terjadi
dalam perjalanan ke sebuah
pengadilan pura-pura di
Palais Royal.
Raja dan pendukung militernya mundur turun, setidaknya sejak beberapa waktu
yang lalu.
Lafayette menerima komando Garda Nasional
di Paris;
Jean-Sylvain Bailly,
presiden Majelis Nasional di masa
Sumpah Lapangan Tenis,
menjadi walikota di bawah struktur baru pemerintahan yang dikenal sebagai
commune.
Raja mengunjungi Paris, di mana, pada tanggal
27 Juli,
ia menerima kokade
triwarna, begitupun
pekikan
vive la Nation "Hidup Negara" diubah menjadi
vive
le Roi "Hidup Raja".
Namun, setelah kekacauan ini, para bangsawan, yang sedikit terjamin oleh
rekonsiliasi antara raja dan rakyat yang nyata dan, seperti yang terbukti,
sementara, mulai pergi dari negeri itu sebagai
émigré, beberapa dari
mereka mulai merencanakan perang saudara di kerajaan itu dan menghasut koalisi
Eropa menghadapi Perancis.
Necker, yang dipanggil kembali ke jabatannya, mendapatkan kemenangan yang
tak berlangsung lama. Sebagai seorang pemodal yang cerdik namun bukan politikus
yang lihai, ia terlalu banyak meminta dan menghasilkan amnesti umum, kehilangan
sebagian besar dukungan rakyat dalam masa kemenangannya yang nyata.
Menjelang akhir Juli huru-hara dan jiwa
kedaulatan rakyat menyebar
ke seluruh Perancis. Di daerah pedesaan, hal ini ada di tengah-tengah mereka:
beberapa orang membakar akta gelar dan tak sedikit pun terdapat
châteaux, sebagai bagian
pemberontakan petani umum yang dikenal sebagai "la Grande Peur" (
Ketakutan Besar).
Penghapusan feodalisme
Pada tanggal
4 Agustus 1789, Majelis Nasional menghapuskan
feodalisme,
hak ketuanan Estate Kedua dan sedekah yang didapatkan oleh Estate Pertama.
Dalam waktu beberapa jam, sejumlah bangsawan, pendeta, kota, provinsi, dan perusahaan kehilangan hak
istimewanya.
Sementara akan ada tanda mundur, penyesalan, dan banyak argumen atas
rachat
au denier 30 ("penebusan pada pembelian 30 tahun") yang
dikhususkan dalam legislasi
4 Agustus, masalah masih mandek, meski proses
penuh akan terjadi di 4 tahun yang lain.
Dekristenisasi
Revolusi membawa perubahan besar-besaran pada kekuasaan dari
Gereja Katolik Roma kepada negara. Legislasi
yang berlaku pada tahun
1790
menghapuskan otoritas gereja untuk menarik
pajak hasil bumi yang
dikenal sebagai
dîme (sedekah), menghapuskan hak khusus untuk pendeta,
dan menyita kekayaan geraja; di bawah
ancien régime, gereja telah
menjadi pemilik tanah terbesar di negeri ini.
Legislasi
berikutnya mencoba menempatkan pendeta di bawah negara,
menjadikannya pekerja negeri. Tahun-tahun berikutnya menyaksikan penindasan
penuh kekerasan terhadap para pendeta, termasuk penahanan dan pembantaian para
pendeta
di seluruh Perancis.
Concordat 1801 antara
Napoleon dan gereja mengakhiri masa dekristenisasi dan mendirikan aturan untuk
hubungan antara Gereja Katolik dan Negara Perancis yang berlangsung hingga
dicabut oleh
Republik Ketiga pada
pemisahan
gereja dan agama pada tanggal
11 Desember
1905.
Kemunculan berbagai faksi
Faksi-faksi dalam majelis tersebut mulai bermunculan. Kaum
ningrat Jacques
Antoine Marie Cazalès dan pendeta
Jean-Sifrein Maury
memimpin yang kelak dikenal sebagai
sayap kanan yang menentang revolusi.
"Royalis Demokrat" atau
Monarchien, bersekutu dengan Necker,
cenderung mengorganisir Perancis sejajar garis yang mirip dengan model
Konstitusi Inggris:
mereka termasuk
Jean Joseph Mounier,
Comte de
Lally-Tollendal,
Comte de
Clermont-Tonnerre, dan
Pierre Victor Malouet,
Comte de Virieu.
"Partai Nasional" yang mewakili faksi tengah atau kiri-tengah
majelis tersebut termasuk
Honoré Mirabeau, Lafayette,
dan Bailly; sedangkan
Adrien Duport,
Barnave
dan
Alexander Lameth mewakili
pandangan yang lebih ekstrem. Yang hampir sendiri dalam radikalismenya di sisi
kiri adalah pengacara
Arras
Maximilien Robespierre.
Sieyès memimpin
pengusulan legislasi pada masa ini dan berhasil menempa konsensus selama
beberapa waktu antara pusat politik dan
pihak kiri.
Di Paris, sejumlah komite, walikota, majelis perwakilan, dan distrik-distrik
perseorangan mengklaim otoritas yang bebas dari yang. Kelas menengah
Garda
Nasional yang juga naik pamornya di bawah Lafayette juga perlahan-lahan muncul sebagai
kekuatan dalam haknya sendiri, begitupun majelis yang didirikan sendiri
lainnya.
Melihat model
Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat,
pada tanggal
26 Agustus 1789, majelis mendirikan
Deklarasi Hak
Asasi Manusia dan Warganegara. Seperti Deklarasi AS, deklarasi ini
terdiri atas pernyataan asas daripada
konstitusi
dengan pengaruh resmi.
Ke arah konstitusi
Majelis Konsituante Nasional tak hanya berfungsi sebagai
legislatur,
namun juga sebagai badan untuk mengusulkan konstitusi baru.
Necker, Mounier, Lally-Tollendal, dll tidak berhasil mengusulkan sebuah
senat, yang anggotanya diangkat
oleh raja pada pencalonan rakyat. Sebagian besar bangsawan mengusulkan
majelis
tinggi aristokrat yang dipilih oleh para bangsawan. Kelompok rakyat
menyatakan di hari itu: Perancis akan memiliki majelis tunggal dan unikameral.
Raja hanya memiliki "veto suspensif": ia dapat menunda implementasi
hukum, namun tidak bisa mencabutnya sama sekali.
Rakyat Paris menghalangi usaha kelompok Royalis untuk mencabut tatanan baru
ini: mereka berbaris di Versailles
pada tanggal
5 Oktober
1789. Setelah sejumlah perkelahian dan insiden, raja dan keluarga kerajaan
merelakan diri dibawa kembali dari Versailles ke
Paris.
Majelis itu menggantikan sistem
provinsi dengan 83
département, yang diperintah secara
seragam dan kurang lebih sederajat dalam hal luas dan populasi.
Awalnya dipanggil untuk mengurusi krisis keuangan, hingga saat itu majelis
ini memusatkan perhatian pada masalah lain dan hanya memperburuk defisit itu.
Mirabeau kini memimpin gerakan itu untuk memusatkan perhatian pada masalah ini,
dengan majelis itu yang memberikan kediktatoran penuh dalam keuangan pada
Necker.
Ke arah Konstitusi Sipil Pendeta
Ke tingkatan yang tidak lebih sempit, majelis itu memusatkan perhatian pada
krisis keuangan ini dengan meminta bangsa mengambil alih harta milik gereja
(saat menghadapi pengeluaran gereja) melalui hukum tanggal
2 Desember
1789. Agar memonter sejumlah besar harta benda itu dengan cepat, pemerintah
meluncurkan mata uang kertas baru,
assignat, diongkosi
dari tanah gereja yang disita.
Legislasi lebih lanjut pada tanggal
13 Februari
1790 menghapuskan
janji biara.
Konstitusi Sipil
Pendeta, yang disahkan pada tanggal
12 Juli
1790 (meski tak ditandatangani oleh raja pada tanggal
26 Desember
1790), mengubah para
pendeta yang tersisa sebagai pegawai negeri dan meminta mereka bersumpah setia
pada konstitusi.
Konstitusi
Sipil Pendeta juga membuat gereja Katolik sebagai tangan negara
sekuler.
Menanggapi legislasi ini, uskup agung Aix dan uskup Clermont memimpin
pemogokan pendeta dari Majelis Konstituante Nasional.
Sri Paus
tak pernah menyetujui rencana baru itu, dan hal ini menimbulkan perpecahan
antara pendeta yang mengucapkan sumpah yang diminta dan menerima rencana baru
itu ("anggota juri" atau "pendeta konstitusi") dan
"bukan anggota juri" atau "pendeta yang keras hati" yang
menolak berbuat demikian.
Dari peringatan Bastille ke kematian Mirabeau
Majelis itu menghapuskan perlengkapan simbolik
ancien régime,
baringan lapis baja, dll., yang lebih lanjut mengasingkan bangsawan yang lebih
konservatif, dan menambahkan pangkat
émigré.
Pada tanggal
14 Juli
1790, dan beberapa hari
berikutnya, kerumuman di
Champ-de-Mars memperingati
jatuhnya Bastille; Talleyrand melakukan sumpah massal untuk "setia pada
negara, hukum, dan raja"; raja dan keluarga raja ikut serta secara aktif.
Para pemilih awalnya memilih anggota
Dewan
Jenderal untuk bertugas dalam setahun, namun dengan
Sumpah Lapangan Tenis,
commune
tersebut telah sepakat bertemu terus menerus hingga Perancis memiliki
konstitusi. Unsur sayap kanan kini mengusulkan pemilu baru, namun Mirabeau
menang, menegaskan bahwa status majelis itu telah berubah secara fundamental,
dan tiada pemilu baru yang terjadi sebelum sempurnanya konstitusi.
Pada akhir 1790, beberapa huru-hara kontrarevolusi kecil-kecilan pecah dan
berbagai usaha terjadi untuk mengembalikan semua atau sebagian pasukan pasukan
terhadap revolusi yang semuanya gagal. Pengadilan kerajaan, dalam kata-kata
François Mignet,
"mendorong setiap kegiatan antirevolusi dan tak diakui lagi."
[1]
Militer menghadapi sejumlah kerusuhan internal: Jenderal
Bouillé
berhasil meredam sebuah pemberontakan kecil, yang meninggikan reputasinya (yang
saksama) untuk simpatisan kontrarevolusi.
Kode militer baru, yang dengannya kenaikan pangkat bergantung senioritas dan
bukti kompetensi (daripada kebangsawanan) mengubah beberapa korps perwira yang
ada, yang yang bergabung dengan pangkat émigré atau menjadi kontrarevolusi dari
dalam.
Masa ini menyaksikan kebangkitan sejumlah "klub" politik dalam
politik Perancis, yang paling menonjol di antaranya adalah
Klub Jacobin: menurut
1911
Encyclopædia Britannica, 152 klub berafiliasi dengan Jacobin pada
tanggal
10 Agustus
1790. Saat Jacobin menjadi organisasi terkenal, beberapa pendirinya
meninggalkannya untuk membentuk
Klub '89. Para royalis awalnya mendirikan
Club des Impartiaux
yang berumur pendek dan kemudian
Club Monarchique.
Mereka tak berhasil mencoba membujuk dukungan rakyat untuk mencari nama dengan
membagi-bagikan roti; hasilnya, mereka sering menjadi sasaran protes dan
malahan huru-hara, dan pemerintah kotamadya Paris akhirnya menutup Club Monarchique pada
bulan Januari
1791.
Di tengah-tengah intrik itu, majelis terus berusaha untuk mengembangkan
sebuah konstitusi. Sebuah organisasi yudisial membuat semua hakim sementara dan
bebas dari tahta. Legislator menghapuskan jabatan turunan, kecuali untuk
monarki sendiri. Pengadilan juri dimulai untuk kasus-kasus kejahatan. Raja akan
memiliki kekuasaan khusus untuk mengusulkan perang, kemudian legislator
memutuskan apakah perang diumumkan atau tidak. Majelis itu menghapuskan semua
penghalang perdagangan dan menghapuskan gilda, ketuanan, dan organisasi
pekerja: setiap orang berhak berdagang melalui pembelian surat izin; pemogokan menjadi ilegal.
Di musim dingin 1791, untuk pertama kalinya majelis tersebut
mempertimbangkan legislasi terhadap
émigré. Debat itu mengadu keamanan
negara terhadap kebebasan perorangan untuk pergi. Mirabeau menang atas tindakan
itu, yang disebutnya "patutu ditempatkan di kode
Drako."
[2]
Namun, Mirabeau meninggal pada tanggal
2 Maret
1791. Mignet berkata,
"Tak seorang pun yang menyamainya dalam hal kekuatan dan
popularitas," dan sebelum akhir tahun, Majelis Legislatif yang baru akan
mengadopsi ukuran "drako" ini.
Pelarian ke Varennes
Louis XVI, yang ditentang pada masa revolusi, namun menolak bantuan yang
kemungkinan berbahaya ke penguasa Eropa lainnya, membuat kesatuan dengan
Jenderal Bouillé, yang menyalahkan emigrasi dan majelis itu, dan menjanjikannya
pengungsian dan dukungan di kampnya di
Montmedy.
Pada malam
20 Juni
1791, keluarga kerajaan lari ke Tuileries. Namun, keesokan harinya, sang Raja
yang terlalu yakin itu dengan sembrono menunjukkan diri. Dikenali dan ditangkap
di
Varennes (di
département Meuse) di akhir
21 Juni,
ia kembali ke Paris
di bawah pengawalan.
Pétion,
Latour-Maubourg,
dan
Antoine
Pierre Joseph Marie Barnave, yang mewakili majelis, bertemu anggota
kerajaan itu di
Épernay dan kembali dengan
mereka. Dari saat ini, Barnave became penasihat dan pendukung keluarga raja.
Saat mencapai Paris,
kerumunan itu tetap hening. Majelis itu untuk sementara menangguhkan sang raja.
Ia dan Ratu
Marie Antoinette tetap ditempatkan di bawah
pengawalan.
Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional
Dengan sebagian besar anggota majelis yang masih menginginkan
monarki konstitusional daripada
republik,
sejumlah kelompok itu mencapai kompromi yang membiarkan Louis XVI tidak lebih
dari penguasa boneka: ia terpaksa bersumpah untuk konstitusi, dan sebuah dekrit
menyatakan bahwa mencabut sumpah, mengepalai militer untuk mengumumkan perang
atas bangsa, atau mengizinkan tiap orang untuk berbuat demikian atas namanya
berarti turun tahta secara
de facto.
Jacques Pierre Brissot
mencadangkan sebuah petisi, bersikeras bahwa di mata bangsa Louis XVI
dijatuhkan sejak pelariannya. Sebuah kerumunan besar berkumpul di
Champ-de-Mars untuk
menandatangani petisi itu.
Georges Danton dan
Camille Desmoulins
memberikan pidato berapi-api. Majelis menyerukan pemerintah kotamadya untuk
"melestarikan tatanan masyarakat". Garda Nasional di bawah komando Lafayette menghadapi
kerumuman itu. Pertama kali para prajurit membalas serangan batu dengan
menembak ke udara; kerumunan tidak bubar, dan Lafayette memerintahkan orang-orangnya untuk
menembak ke kerumunan, menyebabkan pembunuhan sebanyak 50 jiwa.
Segera setelah pembantaian itu pemerintah menutup banyak klub patriot,
seperti surat
kabar radikal seperti
L'Ami du Peuple milik
Jean-Paul
Marat. Danton lari ke Inggris; Desmoulins dan Marat lari
bersembunyi.
Sementara itu, ancaman baru dari luar muncul:
Leopold II,
Kaisar Romawi Suci,
Friedrich
Wilhelm II dari Prusia, dan saudara raja
Charles-Phillipe,
comte d'Artois mengeluarkan
Deklarasi Pilnitz yang
menganggap perkara Louis XVI seperti perkara mereka sendiri, meminta
pembebasannya secara penuh dan pembubaran majelis itu, dan menjanjikan serangan
ke Perancis atas namanya jika pemerintah revolusi menolak syarat tersebut.
Jika tidak, pernyataan itu secara langsung membahayakan Louis. Orang
Perancis tidak mengindahkan perintah penguasa asing itu, dan ancaman militer
hanya menyebabkan militerisasi perbatasan.
Malahan sebelum "Pelarian ke Varennes", para anggota majelis telah
menentukan untuk menghalangi diri dari legislatur yang akan menggantikan
mereka,
Majelis
Legislatif. Kini mereka mengumpulkan sejumlah hukum konstitusi yang
telah mereka sahkan ke dalam konstitusi tunggal, menunjukkan keuletan yang luar
biasa dalam memilih untuk tidak menggunakan hal ini sebagai kesempatan untuk
revisi utama, dan mengajukannya ke Louis XVI yang dipulihkan saat itu, yang
menyetujuinya, menulis "Saya mengajak mempertahankannya di dalam negeri,
mempertahankannya dari semua serangan luar; dan menyebabkan pengesahannya yang
tentu saja ditempatkan di penyelesaian saya". Raja memuji majelis dan
menerima tepukan tangan penuh antusias dari para anggota dan penonton. Majelis
mengakhiri masa jabatannya pada tanggal
29 September
1791.
Mignet menulis, "Konstitusi 1791... adalah karya kelas menengah,
kemudian yang terkuat; seperti yang diketahui benar, karena kekuatan yang
mendominasi pernah mengambil kepemilikan lembaga itu... Dalam konstitusi ini
rakyat adalah sumber semua, namun tak melaksanakan apapun."
[3]
Majelis Legislatif
Di bawah Konstitusi 1791, Perancis berfungsi sebagai monarki konstitusional.
Raja harus berbagi kekuasaan dengan
Majelis
Legislatif yang terpilih, namun ia masih bisa mempertahankan vetonya
dan kemampuan memilih menteri.
Majelis Legislatif pertama kali bertemu pada tanggal
1 Oktober
1791, dan jatuh dalam keadaan kacau hingga kurang dari setahun berikutnya.
Dalam kata-kata
1911
Encyclopædia Britannica: "Dalam mencba memerintah, majelis itu
sama sekali gagal. Majelis itu membiarkan kekosongan keuangan,
ketidakdisiplinan pasukan dan angkatan laut, dan rakyat yang rusak moralnya
oleh huru-hara yang aman dan berhasil."
Majelis Legislatif terdiri atas sekitar 165 anggota
Feuillant (monarkis
konstitusional) di
sisi kanan, sekitar 330
Girondin (republikan
liberal) dan
Jacobin (revolusioner
radikal) di
sisi kiri, dan sekitar 250 wakil yang tak
berafiliasi dengan faksi apapun.
Sejak awal, raja memveto legislasi yang mengancam
émigré dengan
kematian dan hal itu menyatakan bahwa
pendeta non-juri harus
menghabiskan 8 hari untuk mengucapkan sumpah sipil yang diamanatkan oleh
Konstitusi Sipil Pendeta. Lebih dari setahun, ketidaksetujuan atas hal ini akan
menimbulkan
krisis konstitusi.
Perang
Politik masa itu membawa Perancis secara tak terelakkan ke arah perang
terhadap
Austria
dan sekutu-sekutunya. Sang Raja, kelompok Feuillant dan Girondin khususnya
menginginkan perang. Sang Raja (dan banyak Feuillant bersamanya) mengharapkan
perang akan menaikkan popularitasnya; ia juga meramalkan kesempatan untuk
memanfaatkan tiap kekalahan: yang hasilnya akan membuatnya lebih kuat. Kelompok
Girondin ingin menyebarkan revolusi ke seluruh Eropa. Hanya beberapa Jacobin
radikal yang menentang perang, lebih memilih konsolidasi dan mengembangkan
revolusi di dalam negeri. Kaisar Austria
Leopold II,
saudara
Marie Antoinette, berharap menghindari perang,
namun meninggal pada tanggal
1 Maret 1792.
Perancis menyatakan perang pada
Austria
(
20 April
1792) dan
Prusia
bergabung di pihak Austria
beberapa minggu kemudian.
Perang Revolusi Perancis telah dimulai.
Setelah pertempuran kecil awal berlangsung sengit untuk Perancis,
pertempuran militer yang berarti atas perang itu terjadi dengan
Pertempuran Valmy yang
terjadi antara Perancis dan Prusia (
20 September
1792). Meski hujan lebat menghambat resolusi yang menentukan, artileri Perancis
membuktikan keunggulannya. Namun, dari masa ini, Perancis menghadapi huru-hara
dan monarki telah menjadi masa lalu.
Krisis konstitusi
10 Agustus 1792 di Komune Paris
Pada malam
10 Agustus 1792, para pengacau, yang didukung
oleh kelompok revolusioner baru
Komuni Paris,
menyerbu Tuileries. Raja dan ratu akhirnya menjadi tahanan dan sidang muktamar
Majelis Legislatif menunda monarki: tak lebih dari sepertiga wakil, hampir
semuanya Jacobin.
Apa yang tersisa di pemerintahan nasional bergabung pada dukungan commune.
Saat commune mengirimkan sejumlah kelompok pembunuh ke penjara untuk menjagal
1400 korban, dan mengalamatkan surat edaran ke kota lain di Perancis
untuk mengikuti conth mereka, majelis itu hanya bisa melancarkan perlawanan
yang lemah. Keadaan ini berlangsung terus menerus hingga
Konvensi,
yang diminta menulis konstitusi baru, bertemu pada tanggal
20 September
1792 dan menjadi pemerintahan
de facto baru di Perancis. Di hari
berikutnya konvensi itu menghapuskan monarki dan mendeklarasikan republik.
Tanggal ini kemudian diadopsi sebagai awal
Tahun Satu dari
Kalender Revolusi Perancis.
Konvensi
Eksekusi Louis XVI
Kuasa legislatif di republik baru jatuh ke Konvensi, sedangkan kekuasaan
eksekutif jatuh ke sisanya di
Komite Keamanan Umum. Kaum
Girondin pun menjadi partai paling berpengaruh dalam konvensi dan komite itu.
Dalam
Manifesto Brunswick,
tentara kerajaan dan Prusia mengancam pembalasan ke penduduk Perancis jika hal
itu menghambat langkah majunya atau dikembalikannya monarki. Sebagai akibatnya,
Raja Louis dipandang berkonspirasi dengan musuh-musuh Perancis.
17 Januari
1793 menyaksikan tuntutan
mati kepada Raja Louis untuk "konspirasi terhadap kebebasan publik dan
keamanan umum" oleh mayoritas lemah di konvensi. Eksekusi tanggal
21 Januari
menimbulkan banyak perang dengan negara Eropa lainnya. Permaisuri Louis yang
kelahiran Austria,
Marie Antoinette, menyusulnya ke guillotine pada tanggal
16 Oktober.
Saat perang bertambah sengit, harga naik dan
sans-culottes (buruh
miskin dan Jacobin radikal) memberontak; kegiatan kontrarevolusi mulai
bermunculan di beberapa kawasan. Hal ini mendorong kelompok Jacobin merebut
kekuasaan melalui
kup parlemen, yang ditunggangi oleh kekuatan yang
didapatkan dengan menggerakkan dukungan publik terhadap faksi Girondin, dan
dengan memanfaatkan kekuatan khayalak
sans-culottes Paris. Kemudian persekutuan Jacobin dan
unsur-unsur
sans-culottes menjadi pusat yang efektif bagi pemerintahan
baru. Kebijakan menjadi agak lebih radikal.
Komite Keamanan Publik
berada di bawah kendali
Maximilien Robespierre, dan Jacobin
melepaskan tali
Pemerintahan Teror (
1793-
1794). Setidaknya 1200
jiwa menemui kematiannya dengan
guillotine
dsb; setelah tuduhan kontrarevolusi. Gambaran yang sedikit saja atas pikiran
atau kegiatan kontrarevolusi (atau, pada kasus
Jacques Hébert, semangat
revolusi yang melebihi semangat kekuasaan) bisa menyebabkan seseorang
dicurigai, dan pengadilan tidak berjalan dengan teliti.
Pada tahun 1794
Robespierre memerintahkan
tokoh-tokoh Jacobin yang ultraradikal dan moderat dieksekusi; namun, sebagai
akibatnya, dukungan rakyat terhadapnya terkikis sama sekali. Pada tanggal
27 Juli
1794, orang-orang Perancis
memberontak terhadap Pemerintahan Teror yang sudah kelewatan dalam
Reaksi Thermidor, yang
menyebabkan anggota konvensi yang moderat menjatuhkan hukuman mati buat
Robespierre dan beberapa anggota terkemuka lainnya di Komite Keamanan Publik.
Pemerintahan baru itu sebagian besar tersusun atas Girondis yang lolos dari
teror, dan setelah mengambil kekuasaan menuntut balas dengan penyiksaan yang
juga dilakukan terhadap Jacobin yang telah membantu menjatuhkan Robespierre, melarang
Klub Jacobin, dan menghukum mati sejumlah besar bekas anggotanya pada apa yang
disebut sebagai
Teror Putih.
Konvensi menyetujui "Konstitusi Tahun III" yang baru pada tanggal
17 Agustus
1795; sebuah
plebisit meratifikasinya
pada bulan September; dan mulai berpengaruh pada tanggal
26 September
1795.
Direktorat
Konstitusi baru itu melantik
Directoire
(
bahasa Indonesia:
Direktorat) dan
menciptakan
legislatur bikameral
pertama dalam sejarah Perancis. Parlemen ini terdiri atas 500 perwakilan (
Conseil
des Cinq-Cents/Dewan Lima Ratus) dan 250 senator (
Conseil des Anciens/Dewan
Senior). Kuasa eksekutif dipindahkan ke 5 "direktur" itu, dipilih
tahunan oleh
Conseil des Anciens dari daftar yang diberikan oleh
Conseil
des Cinq-Cents.
Régime
baru bertemu dengan oposisi dari Jacobin dan royalis yang tersisa. Pasukan
meredam pemberontakan dan kegiatan kontrarevolusi. Dengan cara ini pasukan
tersebut dan jenderalnya yang berhasil,
Napoleon Bonaparte memperoleh lebih banyak
kekuasaan.
Pada tanggal
9 November 1799 (
18 Brumaire dari Tahun
VIII)
Napoleon
mengadakan
kup yang melantik
Konsulat; secara efektif
hal ini memulai kediktatorannya dan akhirnya (1804) pernyataannya sebagai
kaisar, yang membawa mendekati fase
republikan spesifik di
masa Revolusi Perancis.